Oleh:

Ali Wardhana

            Amerika sedang dilanda krisis ekonomi. Mata dunia untuk beberapa minggu ini tersita pada berita yang bagi sebagian orang masih sulit dipercaya. Bagaimana mungkin negeri super power yang menjadi tulang punggung sistem kapitalis dunia mengalami nasib seperti Indonesia. Dan bagaimana mungkin negara yang mata uang dolar-nya menjadi prestise kekayaan negara-negara lain kini  menghadapi ancaman stagflasi yang mengerikan.

Beribu pertanyaan mungkin terlontar dibenak kita. Tapi yang jelas. Presiden AS George W. Bush dalam pidatonyaa mengakui negaranya dalam keadaan bahaya dan dengan susah payah akhirnya berhasil merayu kongres untuk menyetujui dana talangan sebesar US$ 700 Miliar untuk membantu industri keuangan yang kian sekarat.

Sebenarnya sejak tahun  2002 sudah lebih 45 buah bank di Amerika yang mengalami kebangkrutan. Puncaknya lembaga keuangan terbesar keempat di Amerika, Lehman Brothers, yang menghadapi kesulitan likuiditas, yang akhirnya bangkrut, dan ditutup.

            Bila ditelisik lebih jauh semuanya berawal dari naluri eksvansif pihak bank atau investment banking dalam penyaluran kredit properti (mortgage). Saking semangatnya dalam meningkatkan laba perusahaan pihak investment banking menurunkan standar kelayakan si penerima kredit properti dari prime mortgage  ke subprime mortgage.

        Sekedar diketahui prime mortgage biasanya diberikan kepada peminjam yang memiliki sejarah kredit yang bagus, tidak terlambat membayar dan dapat menunjukan kapasitas untuk membayar kembali hutangnya, sedangkan subprime mortgage diberikan kepada peminjam yang tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Pada tahun 2004, 2005, dan 2006, persentase subprime mortgage adalah 23.8%, 25.5%, dan 22.8% dari total pemberian pinjaman mortgage pertahunnya (www..Jurnal Ekonomi Ideologis)

            Dari tahun 2001 sampai akhir 2005, proporsi aset mortgage dari aset bank komersial terus meningkat. Tak heran jika pada periode tersebut tingkat pembangunan rumah di Amerika Serikat juga meningkat pesat: housing boom. Dalam kondisi suku bunga yang rendah dan harga rumah yang terus naik, pemberi mortgage seolah melupakan resiko gagal bayar peminjam subprime mortgage.

Balon kredit properti itu akhirnya meletus. Kegagalan bayar mortgage menghiasi diary bisnis ekonomi Amerika. Nilai rumah yang gagal bayar kira-kira mencapai 5 triliun dolar. Jadi, kalau Presiden Bush menyuntik dana sebesar USD 700 miliar, memang perlu dipertanyakan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Dahlan Iskan, bank atau investment banking yang memberi pinjaman telah pula menjaminkan rumah-rumah itu kepada bank atau investment banking yang lain. Yang lain itu menjaminkan ke yang lain lagi. Yang lain lagi itu menjaminkan ke yang berikutnya lagi. Satu ambruk, membuat yang lain ambruk. Seperti kartu domino yang didirikan berjajar. Satu roboh menimpa kartu lain. Roboh semua.

        Efek domino krisis Amerika telah menyebar ke Eropa hingga ke Asia. Merontokkan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada bursa-bursa saham di selururh dunia. Dan melemahkan (depresiasi) mata uang- mata uang soft currency yang dimiliki negara-negara sedang berkembang.

Fakta bailout hanya salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi Amerika sebagai punggawa kapitalisme. Mulai dari defisit neraca pembayaran hingga hutang yang bejibun.  April 2007 USA terjerat hutang US$ 8,9 trilyun dengan beban bunga yang harus dibayar tiap tahun sebesar US$ 300 milyar, Dari hutang sebesar itu sekitar 23% diantaranya merupakan hutang kepada investor asing melalui penjualan obligasi.

Bila akhirnya para investor tidak percaya lagi dengan obligasi yang diterbitkan Departemen Keuangan Amerika dan lebih khusus tidak mau lagi memegang dollar maka saat itulah kita akan melihat keruntuhan negeri super power tersebut

Ayat-Ayat Cinta

Berkaca pada krisis di Amerika seharusnya membuat kita sadar bahwa  sistem ekonomi liberal yang sering didiktekan Amerika sebagai suatu sistem ideal patut dipertanyakan. Terbukti mereka yang konsisten dengan kapitalisme selama berabad-abad akhirnya ambruk juga. Hal ini selaras dengan pendapat pakar  ekonomi Kalsel, Syahrituah Siregar, bahwa resiko krisis justru dipercaya melekat pada kelemahan sistem keuangan itu sendiri (the risk is always there).

Pertumbuhan keuangan versi kapitalisme yang bertumpu pada transaksi spekulatif di sektor non riil memang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor non riil, akan tetapi ia akan menghadapi bahaya gelembung ekonomi (bubble economy) karena pertumbuhan itu tidak dibarengi oleh kemajuan kinerja sektor riil. Pada suatu saat penggelembungan ekonomi  akan mencapai titik jenuh. Ibarat balon yang terus ditiup sampai besar pada akhirnya akan meletus.

Kurang lebih 14 abad yang lalu Allah yang Maha Rahman telah memperingatkan pada hambanya agar menjauhi ekonomi yang berbasis riba

”Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).

Ayat peringatan tersebut sebenarnya wujud kecintaan Allah SWT pada hambanya.  Allah yang mencipkan manusia, jadi Dia yang paling tahu sistem ekonomi apa yang terbaik bagi hambanya. Menjadi masalah karena pengusung sistem kapitalis tak menghiraukan ayat-ayat cinta yang dipesankan Allah melalui Nabinya yang mulia.

Dari banyak pengalaman negara penganut kapitalis sangat rentan krisis. Negara pengusung kapitalisme seperti QS Al Baqarah:275, tak mampu  berdiri kokoh, selalu goyah. Dan mereka tak akan mencapai kemakmuran yang hakiki.

Sepertinya sudah saatnnya ummat manusia meninggalkan sistem kapitalis dan kembali pada sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Ilahiyah. ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah : 278).

Oleh:

Ali Wardhana, M.Si

Dosen IESP FE Unlam

            Tak terasa sudah satu abad bangsa ini memperingati hari Kebangkitan nasional. Tanggapan elemen masyarakat terhadap peristiwa tersebut bermacam-macam. Tapi kalau mau jujur mungkin sebagian besar respon kita hanya menganggap peristiwa itu sebatas seremonial belaka.

Kalau direnungi secara mendalam   permasalahan yang dihadapi bangsa ini tak berubah dengan yang dihadapi di era penjajahan Belanda dulu. Jika dulu  kebodohan, kemelaratan dan keterberdayaan dialami rakyat karena penjajahan fisik  oleh Belanda. Kini di alam kemerdekaan itu ternyata penjajahan itu masih ada tapi dalam bentuk bentuk yang lebih halus yaitu  penjajahan ekonomi.

            Penjajahan ekonomi ini dikemas dalam bentuk adigium modern hingga kadang tak disadari oleh anak bangsa ini. Ia masuk melalui jalur hutang luar negeri dan penguasaan sumber daya alam potensial di Indonesia. Yang lebih halus lagi melalui jalur pemikiran sehingga para pemegang kebijakan yang menjual asset-aset dan mempersilahkan asing mengakuisisi BUMN-BUMN menganggap tindakannya itu untuk kepentingan masyarakat banyak pula.

            Dulu di jaman Orde Baru kita mengenal mafia barkelay untuk para tim ekonomi yang telah berhasil meliberalkan sistem ekonomi Indonesia. Kini setelah jaman reformasi ini ternyata brain washing (cuci otak) para pemegang kebijakan yang kebanyakan sekolah di luar negeri makin menjadi-jadi.

            Selain brain washing, ada pendapat unuik dari Revriswand Baswir seorang ekonom dari UGM yang keterpurukan bangsa ini karena masih  adanya mental yang terjajah pada. Penjajahan yang hampir 350 tahun telah meninggalkan sistem, hukum, dan aturan main yang sebagian besar belum direformasi oleh bangsa Indonesia. Padahal semua sistem, hukum dan aturan main itu diformat agar negeri koloninya selalu tergantung dengan negeri induknya  . Belum lagi sikap mental yang menganggap orang asing lebih pintar, lebih cakap serta lebih tinggi teknologinya.

            Kombinasi pola pikir liberal  dan sikap mental yang terjajah  banyak kita temui dalam pengambilan kebijakan di Indonesia, contohnya pada kasus pemberian konsensi pertambangan migas blok cepu pada Exxon. Dengan bermacam-macam alasan dikemukakan  mulai dari kekurangsiapan sumberdaya manusia dan teknologi sampai dengan kekurangan kapital . Padahal pertamina sebenarnya siap  mengelola blok tersebut karena memiliki  SDM yang berpengalaman mengelola blok serupa, teknologi dan capital yang cukup, tapi pemerintah sayangnya pemerintah malah masih memberikan konsesi pada Exxon.  Potensi pendapatan (kotor) US$ 700 juta – 1,2 miliar per tahun dari blok Cepu harus kita bagi sebesar 45 persen untuk exxon. Sehingga hasil yang dapat dirasakan rakyat kurang optimal.  Blok cepu hanya satu contoh, sedikitnyas bagi hasil yang diterima Indonesia juga terjadi pada tambang yang dikelola  Freeport, natuna, arun, tamban gemas diminahasa dll

            Mental yang terjajah juga terlihat dari intervensi  asing dengan membuatkan draft  UU migas dan UU Sumber daya air (belakangan UU SD air dianulir oleh mahkamah konstitusi) yang pasal-pasalnya sangat liberal dan memberikan pintu terbuka penguasaan korporasi asing terhadap sumber daya alam Indonesia. Jika dulu jaman orde baru perusahaan asing hanya boleh bekerja di sektor hulu dari industri migas kini dengan UU migas ini mereka boleh terjun bahkan ke sektor hilir.

Visi Indonesia 2030

            Di tengah keterpurukan perekonomian, kita mendengar adanya impian kebangkitan ekonomi melalui Visi Indonesia 2030. Diantaranya mengimpikan di tahun 2030 nanti Indonesia menduduki 5 besar Negara  industri di dunia. Dan perusahaan-perusahaan Indonesia menduduki 30 besar perusahaan Top dunia. Mengimpikan sesuatu tentunya boleh-boleh saja. Karena seperti kata pepatah sesuatu yang besar berawal dari impian.

Tetapi selain bermimpi kita juga  harus berpijak pada landasan. Untuk mewujudkan visi Indonesia 2030 perlu kiranya mengambil nilai-nilai moral dari hari kebangkitan nasional. Yang pertama adalah Keinginan yang kuat . Dulu para pejuang bangsa  berkeinginan kuat untuk merobah nasib bangsa ini dengan berjuang baik mengangkat senjata atau dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Begitu juga sekarang untuk  menduduki peringkat 5 besar negara industri dunia tak akan terwujud jika tak ada keingian kuat dari para pemegang kebijakan, politisi, praktisi, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat   untuk mandiri dan  keluar dari dominasi  asing.

 Komiten tersebut harus  dilandasi akan kerisauaan akan keterpurukan dan kemiskinan yang dihadapi bangsa dan perlunya menomorsatukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah banyak mengeruk keuntungan dari eksploitasi SDA di Indonesia. Jadi  Ibaratnya perekonomian Indonesia sekarang seperti orang yang ingin berlari tapi kedua kaki dan tangan  masih terjerat, sehingga tak mungkin akan tercapai visi bila secara ekonomi kita masih terjajah.

Komitmen kemandirian itu akan mendorong pemerintah berhenti berhutang. Karena selama ini Indonesia telah masuk dalam suatu perangkap  hutang luar negeri (debt trap) yang cukup dalam, hingga untuk membayarnya perlu menyisihkan seperempat dana APBN kita.  Hutang luar negeri memang seperti extacy, membikin ekonomi segar dan bergairah tetapi kedepannya membuat fundamental ekonomii menjadi sakit.

Untuk mencapai kebangkitan ekonomi seluruh anak bangsa juga perlu bekerja  keras. Jika dulu DR Sutomo dan kawan-kawannya berkeling memberikan layanan kesehatan yang gratis bagi rakyat miskin . Dalam kondisi kekinian kita juga perlu bekerja keras agar perekonomian ini bangkit. Para pelajar  dan mahasiswa harus rajin belajar agar tercipta SDM-SDM yang handal. 

Pemerintah harus bekerja keras sebagai pelayan rakyat. Bukan menjadi saudagar yang menggunakan prinsip cost benefit dalam memenuhi kepentingan rakyat.S etiap kebijakan harus pro pada rakyat bukan pro pasar atau pro corporate asing. Pemerintah tidak boleh mendahulukan kepentingan corperate asing dengan dalih meningkatkan investasi. Apalagi mencabut subsidi disaat rakyat masih membutuhkannya

Selain kerja keras kita juga tak boleh melupakan  nilai-nilai kejujuran , Di jaman sekarang ini memang sulit untuk mencari orang yang jujur. Salah satu yang menyebabkan rusaknya sendi perekonomian Indonesia adalah banyaknya ketidakjujuran dan korupsi berjamaan. Tingkat kebocoran dana pembangunan sangat tinggi dan sedikit saja yang dinikmati masyarakat.

Arus ketidakjujuran sudah menggurita hingga keinstitusi-institusi yang seharusnya sebagai penjaga kejujuran itu sendiri. Sepertinya kita memang perlu menerapkan sistem hukum yang tegas dan bersumber dari nilai-nilai Ilahiah untuk  menegakkan kejujuran di negeri ini. Sistem hukum itu juga akan melepaskan jerat dominasi ekonomi asing  yang selama ini sulit kita lepaskan  sejak penjajahan Belanda dulu.

Ali Wardhana

Satu dekade pascakrisis krisis moneter tahun 1997 kita kembali dikejutkan akan warning dari pejabat lembaga asing dalam pertemuan para menteri ekonomi di Kyoto pada Mei 2007 tentang potensi krisis pada perekonomian Indonesia. Sinyalemen tersebut jelas bukan good news bagi masyarakat ataupun pelaku bisnis yang masih merasakan pahitnya hidup di bawah tekanan krisis.

Sekarang ini saja secara makro perekonomian nasional belum pulih betul. Ini dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran dan kemiskinan,  angka pertumbuhan ekonomi masih lebih rendah dari level sebelum krisis, rendahnya investasi langsung (direct investment) hingga sulitnya menggerakkan sektor riil.

Di lapangan masyarakat berkutat dengan ironi antara rendahnya daya beli dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik seperti minyak tanah, minyak goreng, beras dll. Apalagi bila ditambah dengan kemungkinan adanya krisis lanjutan.

Hidup dalam tekanan krisis memang tak nyaman. Terbayang kenangan krismon dulu dimana harga-harga yang melambung hingga tiga sampai empat kali lipat ditambah kelangkaan sembilan bahan pokok karena kekacauan distribusi. Belum lagi trauma pemutusan hubungan kerja yang disebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar.

Sebenarnya dilihat dari sejarah perekonomiannya negeri ini tak pernah  lepas dari krisis. Keadaan ekonomi Indonesia khususnya tahun-tahun pertama setelah merdeka sangat buruk sekali. Terjadi stagnasi produksi dan inflasi yang tinggi disebabkan karena kita masih sibuk dengan perang mempertahankan kemerdekaan. Keadaan politik yang tidak stabil ditambah manajemen ekonomi makro yang jelek membuat tahun 1965 terjadi hperinflation dan sangat terbatasnya bahan-bahan pokok memaksa rakyat harus antri.

Akhir tahun 1972 inflasi kembali meningkat karena jumlah uang beredar (M1) terlalu banyak dan ditambah adanya krisis pangan dimana harga beras eceran meningkat hingga 200 persen. Efek oil boom pertama dan inflasi dunia membuat M1 meningkat drastis hingga mencapai 41 persen tahun 1974.

Tahun 1978 pemerintah melakukan devaluasi rupiah sebesar 50 persen. Tahun 1981-1986 harga minyak jatuh mengakibatkan meningkatnya hutang luar negeri dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Bulan September 1984 ekonomi Indonesia diganggu dengan krisis perbankan.  Hingga krisis moneter tahun 1997 yang meninggalkan luka sangat dalam yang belum kering sampai sekarang. Jika dipikirkan secara mendalam perekonomian nasional seperti bandul yang berayun dari krisis kemudian pulih kemudian krisis lagi.

Sinyal Krisis Lanjutan

Sinyal krisis bermula dari adanya eksodus capital inflow yang jumlahnya sangat besar bahkan melebihi yang masuk pada tahun 1997. Keprihatinan timbul karena dana panas (hot money) itu bersifat jangka pendek dan bermotif spekulatif. Artinya sangat rawan akan resiko pelarian modal (capital reversal). Seandainya pelarian modal betul-betul terjadi maka tentu akan mengganggu perekonomian secara keseluruhan. Lebih spesifik nilai rupiah akan terdepresiasi tajam terhadap dollar dan terjadi penurunan indeks harga saham. Dan jika itu dibarengi dengan krisis kepercayaan masyarakat sepertinya Indonesia akan kembali mengalami krisis lanjutan.

            Negeri ini ternyata tidak hanya dicintai asing karena tingginya deposit sumber daya alamnya tetapi juga karena kelemahan sistem perekonomiannya. Kelemahan tersebut tidak hanya mengancam Indonesia kembali ke krisis lanjutan tapi juga menjadikan negeri ini ladang jarahan gerombolan spekulan dunia.

Masih tingginya suku bunga simpanan di Indonesia dibanding negara-negara lain menjadikan para spekulan berlomba untuk menanamkan dananya di Indonesia. Para spekulan meminjam dana di negara yang berbunga rendah untuk disimpan di Indonesia yang berbunga tinggi. Tanpa meneteskan keringat banyak para spekulan mendapatkan keuntungan dari spread suku bunga yang cukup lebar.

Spekulan global juga menangguk keuntungan dari menjual dollar di pasar uang Indonesia pada saat posisi dollar masih tinggi terhadap rupiah, kemudian uang rupiah ini mereka investasikan pada saham-saham Indonesia yang relative murah. Disaat posisi tinggi saham dilepas untuk dibelikan dollar yang sedang berada pada posisi rendah. Pembelian dollar tersebut akan membuat nilai dollar akan terapresiasi kembali terhadap rupiah. Jadi para spekulan global untung berlipat ganda di instrument pasar valuta asing dan pasar modal.

Back to E-Syariah

            Pertumbuhan keuangan versi kapitalisme yang bertumpu pada transaksi spekulatif di sektor non riil memang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor non riil sangat pesat akan tetapi ia akan menghadapi bahaya gelembung ekonomi (bubble economy) karena pertumbuhan itu tidak dibarengi oleh kemajuan kinerja sektor riil. Pada suatu saat penggelembungan ekonomi  akan mencapai titik jenuh. Ibarat balon yang terus ditiup sampai besar pada akhirnya akan meletus.

            Sudut pandang mendalam dan jernih akan membawa kita pada pertanyaan sampai kapan perekonomian negeri ini akan terus hidup dari krisis ke krisis. Atau seperti yang dikemukakan pakar ekonomi islam kalsel, Syahrituah Siregar bahwa resiko krisis justru dipercaya melekat pada system keuangan itu sendiri (the risk is always there).

            Sepertinya sudah saatnya negeri ini menerapkan ekonomi syariah. Bukan hanya perbankan dan lembaga keuangannya saja yang di syariahkan tetapi seluruh aspek makro dan mikro perekonomiannya.

            Dalam kehidupan ekonomi Islam setiap transaksi perdagangan harus dijauhkan dari unsur-unsur spekulatif, riba, gharar, majhul, dharar, mengandung penipuan dan yang sejenisnya. Unsur-unsur tersebut di atas sebagian besarnya tergolong aktivitas-aktivitas non riil. Sebagian lainnya mengandung ketidakjelasan pemilikan dan sisanya mengandung kemungkinan munculnya perselisihan.

            Islam telah meletakkan transaksi antar dua pihak sebagai suatu yang menguntungkan keduanya, memperoleh manfaat yang riil dengan memberikan kompensasi yang juga bersifat riil. Transaksinya bersifat jelas, transparan, dan bermanfaat. Jika salah satu pihak  atau keduanya dirugikan, hal itu adalah kedzaliman dan harta ataupun keuntungan yang diperoleh di atas penderitaan pihak lain adalah harta dan keuntungan yang batil. Jadi tidak seperti spekulan global yang tanpa meneteskan keringat berhasil mengeruk uang Indonesia saat bermain di pasar uang, pasar modal dan kurs.    Sementara BI dan pemerintah harus membayar banyak dari transaksi yang tak riil.

Diakhir tulisan ini kita berharap pemerintah dan DPR terketuk hatinya dan berani untuk meninggalkan sistem ekonomi kapitalis. Sistem yang penuh ketidakadilan dan sangat rentan dengan lingkaran krisis (crisis cycle) perlu memberikan jalan pada sistem ekonomi syariah untuk mengatur perekonomian negeri ini. Lebih utama lagi bila seluruh aspek kehidupan berlandaskan pada syariah Insya Allah negeri ini akan berkah.

Oleh: Ali Wardhana

Pada 28 April lalu, Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE Unlam menyelenggarakan seminar yang membahas peran, prospek dan tantangan perbankan syariah di Kalsel. Dengan pembicara dari Bank Indonesia, BPD Syariah dan BMT.

Memang sudah banyak seminar, lokakarya dan diskusi yang membahas masalah perbankan syariah. Tetapi tema tersebut masih sangat menarik untuk dibahas, karena ekonomi syariah merupakan solusi alternatif dan unik di tengah gemerlap sistem kapitalisme global.

Walaupun disadari kelahiran perbankan syariah di Indonesia relatif terlambat dibanding di negara lain. Perbankan syariah pertama kali muncul di Kota Mit Ghamr (Mesir) pada 1963. Bahkan negara yang berpenduduk mayoritas nonmuslim seperti Filipina, mendirikan Phillipine Amanah Bank pada 1973,

Tak terasa perkembangan perbankan syariah nasional memasuki usia 15 tahun. Memang jauh lebih muda kalau dibandingkan dengan bank konvensional, misalnya BRI yang didirikan pada 1895. Tetapi diibaratkan manusia, perbankan syariah memasuki masa pubertas, masa yang sangat labil dan penuh gejolak. Bimbingan dan dukungan baik dari pemerintah, dunia usaha, ulama dan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan agar dapat berkembang lebih baik lagi.

Kinerja bank syariah

Berdasarkan data BI hingga Maret lalu, total aset sebesar Rp 28,45 triliun meningkat 38,5 persen dari periode sebelumnya dan hanya 1,63 persen dari total aset perbankan nasional. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 40,4 persen menjadi Rp 21,88 triliun dibanding periode sebelumnya. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah meningkat 30,2 persen menjadi Rp 20,82 triliun dibandingkan periode sebelumnya

Di Kalsel sendiri kegiatan usaha perbankan syariah yang tecermin dari jumlah jaringan kantor, indikator aset, pembiayaan serta DPK terus meningkat. Walaupun kontribusinya masih kecil: pembiayaan 6,41 persen, dana 3,10 persen dan aset 3,71 persen.

Di sisi lain walaupun share to total banking industry perbankan syariah masih sangat kecil, tetapi perkembangannya terus menaik dari 0,03 persen sejak perbankan syariah dikenalkan hingga menjadi 1,63 persen per Maret 2007 atau meningkat 1,6 persen.

Dengan berbagai indikator yang terus meningkat ditambah peluang yang masih terbuka mengingat mayoritas masyarakat beragama Islam ditambah telah mendapat dukungan dari ulama, membuat BI berani memproyeksikan kenaikan share menjadi lima persen pada akhir 2008.

Proyeksi cukup berani dari BI didukung oleh program akselerasi pengembangan perbankan nasional, meliputi intensifikasi sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat. Langkah kedua, mendorong pengayaan produk dan jasa perbankan syariah serta perluasan outlet pelayanan sehingga dapat lebih menjangkau kebutuhan masyarakat. Ketiga, mendorong masuknya dana investasi luar negeri melalui instrumen keuangan syariah.

Untuk langkah ketiga, pemerintah harus sigap karena potensi dana investasi Timur Tengah sangat besar terutama pasca-booming harga minyak. Menurut Atiff Abdul Malik, bankir terkemuka di Timteng dan CEO Arcapita, saat ini terdapat sekitar 100 miliar dolar AS dana Timteng yang siap diinvestasikan pada skim bisnis berbasis syariah.

Konsistensi dukungan

Melihat perkembangan terakhir dari perbankan syariah yang terus menggeliat, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus konsisten mendukung agar terus berkembang. Mengingat, perbankan syariah adalah bisnis masa depan yang mengandung nilai ilahiah.

Dukungan dari masyarakat adalah dalam bentuk gerakan menabung di bank syariah, sehingga DPK dapat meningkat pesat. Masyarakat diharapkan tidak hanya datang ke perbankan syariah ketika perlu dana untuk pembiayaan, tetapi datang untuk menabung dan berinvestasi.

Dukungan dari ulama, pondok pesantren, majelis taklim, tokoh masyarakat, ormas, LSM, akademisi dalam bentuk kampanye dan arahan dalam ruang lingkupnya hingga timbul lapisan masyarakat yang melek ekonomi syariah. Dukungan dari komponen di atas harus bersinergi dengan BI dan perbankan syariah. Tentu ini perlu dana yang tidak sedikit. Sebagai contoh, Bank Negara Malaysia (BNM) mengalokasikan tidak kurang dari 500 juta ringgit (Rp 1,25 triliun) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI), dalam bentuk pemberian beasiswa dan riset yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah.

Diperlukan dukungan dari pemerintah dalam membuat aturan dan regulasi yang memberi ruang gerak kepada perbankan syariah untuk berkembang lebih cepat. Pemerintah dan DPR harus cepat mengesahkan RUU tentang perbankan syariah. Dukungan semua pihak yang diberikan secara konsisten, membuat perbankan syariah terus berkembang dan lebih jauh lagi menjadi motivator bagi pensyariahan seluruh sistem kehidupan bangsa ini.

Oleh: Ali Wardhana 

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia yang berpandangan, bunga (interest) merupakan hal yang dilarang dalam agama. Bukan saja agama Islam, tetapi juga oleh agama samawi lainnya. Di samping adanya alasan lain dari aspek ekonomis, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.Dilihat dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1992. Dalam UU ini, prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No 10 Tahun 1998 kemudian diperkuat dengan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 3 Tahun 2004. Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai pada 1992 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah pertama di Indonesia. Sampai Mei 2004, nilai aset bank syariah mencapai 11,6 triliun rupiah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan mencapai 7,56 triliun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar 7,77 triliun rupiah. Meskipun dari pertumbuhan usaha dan jumlah cukup signifikan, tetapi peranannya secara nasional masih kecil dibandingkan bank konvensional.

Oleh: Ali Wardhana

Kenaikan harga bahan pokok sekarang seperti menjadi ritual arisan. Diawali BBM, listrik, minyak goreng dan kini susu. Walaupun penaikan harga susu formula hanya berkisar 5-10 persen, tetapi cukup memusingkan masyarakat karena terakumulasi dengan kenaikan harga sebelumnya. Sementara daya beli yang dimiliki masyarakat seakan sulit beringsut ke arah yang lebih baik

Peningkatan harga susu perlu serius dicermati, karena produk ini memiliki sensitivitas tinggi pada tingkat kesehatan. Khusus bagi bayi, susu formula menjadi menu tambahan selain ASI pascausia enam bulan dan minuman wajib setelah dua tahun proses peng-ASI-an selesai. Bagi balita yang sulit makan, biasanya susu formula menjadi andalan ibu untuk menjadi asupan utama guna menjaga berat badan bayinya agar tak melorot.

Selain untuk balita, susu formula esensial bagi asupan kesehatan remaja dan orang tua. Kecilnya tubuh orang Indonesia dibandingkan bangsa lain selain faktor genetik, disinyalir karena kurangnya asupan gizi (termasuk susu) yang diterima anak Indonesia.

Fakta empiris 2006 menunjukkan, rata-rata orang Indonesia hanya minum susu sebanyak 7,7 liter per kapita per tahun. Ini jauh di bawah India yang 44,9 liter per kapita per tahun dan Malaysia yang 25 liter per kapita per tahun. Bahkan dengan Vietnam yang baru membangun ekonominya kita juga kalah, karena penduduknya mengonsumsi 8,5 liter susu per kapita per tahun.

Maka, penaikan harga susu tentu akan semakin mengurangi rata-rata konsumsi susu secara nasional. Di beberapa daerah sudah banyak ibu dari rumah tangga miskin yang menggantikan susu formula dengan air tajin atau air gula untuk mensubstitusi susu yang tak terbeli. Jika proses subtitusi itu betul-betul merata dilakukan RT miskin, maka gizi buruk bukan lagi kasus tapi sebuah keniscayaan.

Sepertinya lagu Galang Rambu Anarki-nya Iwan Fals sangat cocok untuk menggambarkan keadaan kita sekarang, dengan sedikit perubahan bait syairnya menjadi minyak goreng naik tinggi, susu tak terbeli, pemerintah ogah kasih subsidi, anak kami kurang gizi.

Langkah Instropeksi

Penaikan harga susu disebabkan oleh variabel eksternal yang tak bisa dikontrol pemerintah, yaitu kekeringan yang melanda Australia sehingga peternak di sana kesulitan mencari pakan dan air. Apa hubungannya kekeringan di Australia menjadi penyebab naiknnya harga susu di Indonesia. Ternyata sekitar 70 persen bahan baku industri pengolahan susu nasional berasal dari Australia dan Selandia Baru. Hanya 30 persen dipasok dari dalam negeri.Sudah saatnya sektor peternakan mendapatkan perhatian serius. Perlu grand design bagi sektor peternakan khususnya peternak sapi perah, agar dapat memenuhi bahan baku industri pengolahan susu nasional dan mengurangi ketergantungan dari luar.Rendahnya volume produksi, plus minimnya kualitas susu hasil peternak lokal adalah permasalahan yang perlu segera dibenahi. Perlu disadari, usaha peternakan sapi perah memerlukan modal yang tak sedikit. Dari penyediaan bibit unggul sapi, pakan dan kandang sampai obat-obatan. Tingginya harga faktor produksi tersebut, perlu dicarikan solusi stategis baik melalui mekanisme subsidi harga faktor atau memberikan kredit murah kepadap peternak. Tentu saja akan lebih sempurna, kalau penyuluhan yang kontinyu terus diberikan.Kemauan saja tanpa tindakan nyata tentu bukan hal yang bijaksana. Tak perlu sampai menunggu cermin pecah untuk melihat buramnya potret ketergantungan dalam tataniaga susu tersebut. Langkah konkret untuk memutus rantai ketergantungan diharapkan cepat dilakukan. Jika peternak sapi perah betul-betul diberdayakan, ke depannya tak ada lagi cerita naiknya harga susu karena kekeringan di negeri orang. Semoga.

Oleh: Ali Wardhana

Harga panen yang baik, membuat petani mampu bertahan dari tingginya biaya hidup akhir-akhir ini, di tengah kelangkaan pupuk dan sulitnya akses kredit usaha tani serta minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian.

Bertopi caping rotan khas Dayak, terlihat ekspresi Presiden Yudhoyono sangat gembira saat mengangkat serumpun padi yang menguning. Di sampingnya Menteri Pertanian Anton Apriantono juga tersenyum sumringah memegang bulir padi yang telah dipotong. Kehadiran dua orang penting ini dalam rangka pencanangan program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di UPT Dadahup, Kapuas. Masyarakat Kalteng khususnya dan Kalimantan umumnya, patut bangga atas kehadiran Presiden di areal yang sempat sebelumnya dianggap gagal.

Tapi kegembiraan dari seremonial panen raya tersebut terasa sedikit hambar, saat mendengar pekan depan pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 210.000 ton atau senilai Rp390 miliar. Sebelumnya Bulog menyatakan cadangan beras pemerintah di bawah stok aman. Berdasarkan standar Badan Pangan Internasional (FAO), stok beras yang aman adalah 2,5-3,5 persen dari total konsumsi atau untuk Indonesia sekitar 800-1,2 juta ton. Sementara yang dimiliki Bulog hanya tersisa 532 ribu ton (BPost, 1/9/2006).

Beragam alasan diungkapkan untuk melegitimasi impor beras. Di antaranya, cadangan beras nasional menipis karena gagal panen akibat bencana alam dan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Sementara diperkirakan kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Ramadhan, Hari Raya, Hari Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, pemerintah merasa perlu menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok tersebut.

Alasan cadangan beras menipis ditampik oleh Ketua BP HKTI Siswono Yodohusodo, karena luas wilayah yang gagal panen hanya sekitar 0,5 persen dari total wilayah yang memproduksi beras. Total produksi gabah tahun ini mencapai 54 juta ton atau setara dengan 35 juta ton beras, sedang kebutuhan beras nasional hanya 31 juta ton.

Penolakan hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia terutama di sentra produksi beras. Mengapa masyarakat tani menolak kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras? Kebijakan impor beras tersebut dinilai tidak arif karena beberapa hal mendasar. Di antaranya, pertama, menurunkan kesejahteraan petani. Berdasarkan pengalaman rencana impor beras saja, secara psikologis dapat menekan gabah kering panen (GKP). Apalagi sampai impor benar-benar terjadi, tentu harga GKP akan semakin menurun seiring menurunnya kesejahteraan petani.

Padahal saat ini petani senang, karena harga gabah selalu berada di atas harga pembelian pemerintah dan belum mencemaskan konsumen. Berdasarkan observasi sesaat di Kelurahan Sumangat Dalam Kabupaten Batola, harga GKP baras ganal mencapai Rp25. 000 per blek atau Rp1.250 per liter. Untuk baras siam unus harga GKP sebesar Rp32.000 per blek atau Rp1.600 per liter, tidak jauh berbeda dengan HPP yang ditetapkan pemerintah untuk GKP sebesar Rp1.730 per kilogram.

Harga panen yang baik, membuat petani mampu bertahan dari tingginya biaya hidup akhir-akhir ini, di tengah kelangkaan pupuk dan sulitnya akses kredit usaha tani serta minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian. Harga panen yang baik juga akan menjadi reward untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi pada musim tanam berikutnya. Reward harga ini yang menjadikan sektor pertanian padi masih dinilai ‘eksotik’ oleh petani untuk digeluti.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah lebih dari separo tenaga kerja di Indonesia berusaha di sektor pertanian. Dan, lumbung kemiskinan banyak terdapat di perdesaan. Maka, kebijakan impor beras sungguh sangat melukai saudara kita yang sangat berjasa dalam menyediakan kebutuhan pokok bangsa ini.

Kedua, devisa outflow. Jumlah devisa yang hilang mencapai Rp390 miliar, atau setara dengan 42.857.142,85 dolar AS (kurs 1 dolar AS = Rp9.100). Kalau tidak hati-hati, terbuangnnya devisa tersebut dapat direspon negatif oleh pasar hingga dapat menekan nilai tukar rupiah yang sejak dulu memang tidak stabil.

Ketiga, rawan impor seludupan. Menurut Dr Bustanul Arifin, birokrasi di Indonesia masih belum mampu memberikan pengawasan impor yang efektif maka beras impor selundupan sering nebeng beras impor resmi. Akibatnya, tentu akan sangat mendistorsi pasar beras di dalam negeri. Buktinya hasil studi INDEF (2002) menemukan, pada saat diberlakukan tarif bea masuk sekitar 50 persen terjadi underreporting beras impor yang masuk ke Indonesia.

Garis pantai yang panjang serta lemahnya pengawasan, menjadi sasaran empuk bagi penyelundup untuk memasukkan beras ilegal. Dalam satu liputannya, Kompas pernah memberitakan bagaimana kapal penyelundup menghindari pelabuhan resmi pemerintah. Biasanya mereka hanya berlabuh di tengah perairan. Cukong akan mendekati kapal tersebut dengan kapal kecil untuk memindahkan beras ilegal tersebut pada malam hari.

Berikutnya terjadi pemalsuan dengan mencampur beras ilegal bermutu rendah selundupan tersebut dengan beras bermutu dari dalam negeri. Sedikit diberi campuran kimia untuk mengharumkannya. Lalu dijual dengan merk yang sudah dikenal masyarakat seperti Cianjur ataupun Rojolele. Di saat dilarang saja kita sering kecolongan, apalagi bila betul-betul dilegalkan.

Keempat, kebocoran beras impor ke pasar domestik. Walaupun Mentan Anton Apriantono beralasan, impor beras hanya untuk cadangan pemerintah yang disimpan di gudang Bulog, bukan dilempar ke pasar sehingga kekhawatiran akan menurunkan harga di tingkat petani kecil kemungkinannya, tetapi sistem administrasi pemerintahan (dari pusat sampai daerah) sulit menjamin tidak terjadi kebocoran beras impor tersebut merembes ke pasar domestik

Menggapai Kemandirian

Pada 1984 Indonesia merasakan manisnya swasembada beras, tetapi setelah itu kita mengalami langkah mundur. Kebijakan impor beras sering diambil, terakhir 2004 kita mengimpor hampir empat juta ton beras. Oktober 2005 pemerintah berencana kembali mengimpor beras, tapi mendapat penentangan keras dari DPR dan masyarakat. Kini kebijakan itu ingin ditempuh lagi.

Pertanyaan yang harus dijawab seluruh komponen bangsa ini adalah, adakah niat bangsa ini untuk menggapai kemandirian, minimal untuk produk pokok? Kalau jawabnya tidak, maka kita harusnya prihatin karena untuk mencukupi kebutuhan primer saja masih tergantung pada bangsa lain apalagi untuk produk berteknologi tinggi.

Lebih ironis, harga ketidakmandirian itu ingin kita tebus dengan pengorbanan petani yang banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Kita tahu banyak persoalan pelik yang dimiliki saudara kita yang bekerja di sektor primer tersebut. Mulai dari mahalnya harga alat produksi pertanian dan sulitnya mendapatkan akses kredit, hingga terjebak lintah darat. Belum lagi masalah petani gurem hingga buruh tani yang tak memiliki lahan sepetak pun. Saking banyaknya masalah, sampai-sampai senior saya di FE Unlam Ika Chandriyanti menyebut manajemen usaha tani sebagai ‘manajemen pasrah’.

Petani yang sepertinya baru bernafas lega mendapat harga yang layak dari usaha mereka, tampaknya harus kembali terpuruk di lembah kemiskinan karena ketidakarifan suatu kebijakan. Jangan salahkan mereka, jika suatu waktu mereka berhenti menanam padi. Toh, pemerintah dapat mengimpornya dari luar

Oleh: Ali Wardhana

Jika Anda tertawa atau mengernyitkan dahi saat menbaca judul di atas, saya pasti memakluminya. Karena begitu jauhnya kasta antara banua tercinta ini dengan Negeri Ginseng tersebut. Apalagi yang mau dijadikan setara dengan Korsel adalah provinsi yang di Indonesia saja hanya menduduki peringkat 14 dalam daya saing daerah. Korsel merupakan negara yang telah mengalami proses kematangan (maturity). Pertanyaan kapan kalsel setara Korsel, bak pepatah mencari jarum di tumpukan jerami.

Tapi sejarah juga membuktikan, di dunia ini banyak hal yang tak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Contoh, mungkin orang dulu tak menyangka Jepang yang dua kotanya hancur lebur dibom Amerika, sekarang menjadi raksasa perekonomian dunia.

Seperti papadah urang bahari, tak ada salahnya mengikuti jalan kesuksesan yang ditempuh Korsel. Tak ada salah kalau banua ini bervisi misi menjadikan pembangunannya sepesat Korsel, mengingat keadaan masa lalu Korsel sendiri sebelum 1970 sangat miskin dan tidak lebih dari suatu bangsa yang hanya ingin berlepas dari kelaparan. Bahkan, nama Korsel sama sekali tidak disebut dalam buku Stages of Economic Growth-nya Rostow. Pada 1960 saat buku itu diterbitkan, kondisi Korsel sama sekali tidak memenuhi syarat untuk disebut siap tinggal landas.

Namun sekarang merambah tahapan akhir dari teori tahapan pertumbuhan ekonomi Rostow. Korsel menjadi negara dagang terbesar ke-10 di dunia. Bahkan organisasi negara maju yakni OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) telah memberikan pengakuan resmi terhadap status Korsel sebagai sebuah negara industri penuh.

Korsel tidak dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi mereka beruntung karena dikaruniai penduduk yang tekun dan semuanya hampir melek huruf serta selalu giat menekuni bidang industri.

Sumberdaya mineral yang dimiliki Korsel hanya tungsten, batu bara, antrasit, bijih besi, batu kapur, kaolinite (tanah liat bahan pembuat keramik) dan grafit. Negara ini sama sekali tidak memiliki sumberdaya minyak, tetapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi mereka mampu mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Potensi Banua

Kalsel sebenarnya memiliki banyak persamaan dengan Korsel, jika kita lihat dari pengalaman sejarah dan potensi SDA yang dimiliki. Korsel mengandung batu bara, bijih besi dan hutan. Kalsel juga memiliki kekayaan alam serupa, bahkan jika dihitung depositnya jauh melebihi korsel. Menjadi pertanyaan, mampukah dengan kekayaan SDA tersebut menjadi suatu akumulasi modal untuk pembangunan sumberdaya manusianya?

Mampukah kita mengelola keuntungan dari SDA itu untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat sehingga tenaga kerja yang dihasilkan terampil, andal, menguasai iptek dan yang terpenting memiliki jiwa entrepreneur. Kebijakan pendidikan Korsel berhasil menyediakan tenaga berkeahlian dan bermental entrepreneur yang siap mendukung pembangunan teknologi industri. Ini adalah starting point yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Apalagi kita ketahui bersama, pengeksploitasian tambang dan hutan menghasilkan risiko yang tidak sedikit. Bahkan, kita mulai menerima getah dari pengelolaan SDA yang tidak termenej dengan baik, yaitu bencana banjir. Harga mahal dari eksploitasi SDA yang penuh risiko itu, paling tidak ditebus dengan peningkatan mutu pendidikan anak banua. Dengan demikian, apabila tambang yang sifatnya unrenewable itu habis, anak cucu kita sudah cukup pintar dan cerdas untuk berkreasi dan menjual kemampuan di bidang ilmu, teknologi dan jasa. Kelihatannya idealis, tapi itulah kenyataannya. Kalau tidak dirumuskan dari sekarang, mungkin masa depan banua ini akan lebih muram dari keadaan sekarang.

Langkah Awal

Sehubungan upaya peningkatan pendidikan yang menghasilkan tenaga berkeahlian, ada dua fenomena yang terjadi baru-baru ini di dua perguruan tinggi negeri di Banjarmasin yaitu Unlam dan Politeknik yang semoga menjadi langkah awal untuk pengembangan iptek.

Pertama, warga banua mungkin masih ingat pada berita tentang kerjasama antara Universitas Utara Malaysia (UUM) dan Unlam beberapa waktu lalu. Saat kunjungan delegasi UUM ke Banjarmasin yang juga dihadari unsur pemerintahan daerah, dibicarakan berbagai macam kerjasama mulai dari pertukaran mahasiswa, beasiswa pendidikan ke Malaysia dan paling menarik tawaran mendirikan pabrik komputer/laptop berharga murah. UUM di negerinya berhasil menjalankan sayap bisnis di teknologi komputer tersebut. Kita tentu berharap, pemda pro aktif menindaklanjuti tawaran itu. Sebab, kalau kita hanya menunggu bola maka peluang untuk peningkatan daya saing daerah ini akan hilang begitu saja.

Upaya pembangunan yang berbasis manufacture, mau tidak mau membutuhkan banyak investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Ini perlu langkah promosi yang jitu dan dengan pembukaan jaringan kerjasama pada investor dalam maupun luar negeri.

Kedua, kesuksesan tim robot Al Fauzah menjadi juara III Kontes Robot Nasional. Ini menjadi modal dasar, anak banua ini mampu bersaing dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Kita berharap, di masa akan datang di banua ini muncul Al Fauzah yang lain sehingga kesadaran pentingnya teknologi dan industri yang begitu tinggi di kalangan perguruan tinggi akan bersemi ke seluruh masyarakat di banua ini.

Jadi, kapan Kalsel akan setara dengan Korsel? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, sejauhmana seluruh lapisan masyarakat banua ini mau bertekad untuk maju dan meninggalkan keterbelakangan. Seperti sebuah kata bijak dari Korsel: “Surga akan menolong orang yang mau menolong dirinya.”

Selama Mei lalu, kita disuguhkan banyak berita tentang pengungkapan kasus korupsi. Empat lembaga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yakni KPK, Tim Task Tipikor, kejaksaan dan kepolisisan seakan berlomba menangkap koruptor yang kita ketahui bersama sudah sangat menggurita di negeri tercinta ini.Satu per satu petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk gedung bundar Kejagung. Menurut Metro TV, Kejagung sudah mengantongi 21 BUMN bermasalah yang diindikasikan membuat banyak kerugian negara. Sebagai contoh adalah kasus penyalahgunaan keuangan negara dalam pembagian bonus (tantiem) tahun buku 2003 senilai Rp4,3 miliar kepada jajaran direktur, serta komisaris PT PLN di saat kondisi perusahaan mengalami kerugian. Kasus lain adalah skandal kredit macet Rp1,4 triliun di Bank Mandiri, menguapnya Rp103 miliar uang pekerja yang diinvestasikan PT Jamsostek, bersamaan dengan bangkrutnya Bank Global dan dugaan korupsi dana haji di Depag. Peristiwa paling menghebohkan adalah penangkapan Mulyana W Kusumah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Syamsudin, yang terkait tuduhan pengumpulan dan penerimaan dana taktis KPU senilai Rp20,5 miliar. Dilihat dari angka, memang tuduhan korupsi di KPU tidak sebesar kasus korupsi di BUMN, tetapi merupakan pukulan sangat berat terhadap dunia kampus.Betapa tidak, menurut YA Piliang (Kompas 26/05/05), tokoh-tokoh yang sebelumnya dianggap mempunyai modal intelektual (intellectual capital): pengetahuan, wawasan dan pengalaman hukum yang amat luas; modal cultural (cultural capital); modal simbolik (symbolic capital), berupa status dan prestise di masyarakat, tidak dapat menanamkan kesadaran, cara berpikir dan tindakan rasional (rational action) dalam bingkai norma hukum. Justru terperangkap atau ‘dijebak’ dalam tindakan melawan hukum sendiri seperti penyuapan, manipulasi dan korupsi.