100 TAHUN HARKITNAS DAN MOMENTUM KEBANGKITAN EKONOMI

Oleh:

Ali Wardhana, M.Si

Dosen IESP FE Unlam

            Tak terasa sudah satu abad bangsa ini memperingati hari Kebangkitan nasional. Tanggapan elemen masyarakat terhadap peristiwa tersebut bermacam-macam. Tapi kalau mau jujur mungkin sebagian besar respon kita hanya menganggap peristiwa itu sebatas seremonial belaka.

Kalau direnungi secara mendalam   permasalahan yang dihadapi bangsa ini tak berubah dengan yang dihadapi di era penjajahan Belanda dulu. Jika dulu  kebodohan, kemelaratan dan keterberdayaan dialami rakyat karena penjajahan fisik  oleh Belanda. Kini di alam kemerdekaan itu ternyata penjajahan itu masih ada tapi dalam bentuk bentuk yang lebih halus yaitu  penjajahan ekonomi.

            Penjajahan ekonomi ini dikemas dalam bentuk adigium modern hingga kadang tak disadari oleh anak bangsa ini. Ia masuk melalui jalur hutang luar negeri dan penguasaan sumber daya alam potensial di Indonesia. Yang lebih halus lagi melalui jalur pemikiran sehingga para pemegang kebijakan yang menjual asset-aset dan mempersilahkan asing mengakuisisi BUMN-BUMN menganggap tindakannya itu untuk kepentingan masyarakat banyak pula.

            Dulu di jaman Orde Baru kita mengenal mafia barkelay untuk para tim ekonomi yang telah berhasil meliberalkan sistem ekonomi Indonesia. Kini setelah jaman reformasi ini ternyata brain washing (cuci otak) para pemegang kebijakan yang kebanyakan sekolah di luar negeri makin menjadi-jadi.

            Selain brain washing, ada pendapat unuik dari Revriswand Baswir seorang ekonom dari UGM yang keterpurukan bangsa ini karena masih  adanya mental yang terjajah pada. Penjajahan yang hampir 350 tahun telah meninggalkan sistem, hukum, dan aturan main yang sebagian besar belum direformasi oleh bangsa Indonesia. Padahal semua sistem, hukum dan aturan main itu diformat agar negeri koloninya selalu tergantung dengan negeri induknya  . Belum lagi sikap mental yang menganggap orang asing lebih pintar, lebih cakap serta lebih tinggi teknologinya.

            Kombinasi pola pikir liberal  dan sikap mental yang terjajah  banyak kita temui dalam pengambilan kebijakan di Indonesia, contohnya pada kasus pemberian konsensi pertambangan migas blok cepu pada Exxon. Dengan bermacam-macam alasan dikemukakan  mulai dari kekurangsiapan sumberdaya manusia dan teknologi sampai dengan kekurangan kapital . Padahal pertamina sebenarnya siap  mengelola blok tersebut karena memiliki  SDM yang berpengalaman mengelola blok serupa, teknologi dan capital yang cukup, tapi pemerintah sayangnya pemerintah malah masih memberikan konsesi pada Exxon.  Potensi pendapatan (kotor) US$ 700 juta – 1,2 miliar per tahun dari blok Cepu harus kita bagi sebesar 45 persen untuk exxon. Sehingga hasil yang dapat dirasakan rakyat kurang optimal.  Blok cepu hanya satu contoh, sedikitnyas bagi hasil yang diterima Indonesia juga terjadi pada tambang yang dikelola  Freeport, natuna, arun, tamban gemas diminahasa dll

            Mental yang terjajah juga terlihat dari intervensi  asing dengan membuatkan draft  UU migas dan UU Sumber daya air (belakangan UU SD air dianulir oleh mahkamah konstitusi) yang pasal-pasalnya sangat liberal dan memberikan pintu terbuka penguasaan korporasi asing terhadap sumber daya alam Indonesia. Jika dulu jaman orde baru perusahaan asing hanya boleh bekerja di sektor hulu dari industri migas kini dengan UU migas ini mereka boleh terjun bahkan ke sektor hilir.

Visi Indonesia 2030

            Di tengah keterpurukan perekonomian, kita mendengar adanya impian kebangkitan ekonomi melalui Visi Indonesia 2030. Diantaranya mengimpikan di tahun 2030 nanti Indonesia menduduki 5 besar Negara  industri di dunia. Dan perusahaan-perusahaan Indonesia menduduki 30 besar perusahaan Top dunia. Mengimpikan sesuatu tentunya boleh-boleh saja. Karena seperti kata pepatah sesuatu yang besar berawal dari impian.

Tetapi selain bermimpi kita juga  harus berpijak pada landasan. Untuk mewujudkan visi Indonesia 2030 perlu kiranya mengambil nilai-nilai moral dari hari kebangkitan nasional. Yang pertama adalah Keinginan yang kuat . Dulu para pejuang bangsa  berkeinginan kuat untuk merobah nasib bangsa ini dengan berjuang baik mengangkat senjata atau dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Begitu juga sekarang untuk  menduduki peringkat 5 besar negara industri dunia tak akan terwujud jika tak ada keingian kuat dari para pemegang kebijakan, politisi, praktisi, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat   untuk mandiri dan  keluar dari dominasi  asing.

 Komiten tersebut harus  dilandasi akan kerisauaan akan keterpurukan dan kemiskinan yang dihadapi bangsa dan perlunya menomorsatukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah banyak mengeruk keuntungan dari eksploitasi SDA di Indonesia. Jadi  Ibaratnya perekonomian Indonesia sekarang seperti orang yang ingin berlari tapi kedua kaki dan tangan  masih terjerat, sehingga tak mungkin akan tercapai visi bila secara ekonomi kita masih terjajah.

Komitmen kemandirian itu akan mendorong pemerintah berhenti berhutang. Karena selama ini Indonesia telah masuk dalam suatu perangkap  hutang luar negeri (debt trap) yang cukup dalam, hingga untuk membayarnya perlu menyisihkan seperempat dana APBN kita.  Hutang luar negeri memang seperti extacy, membikin ekonomi segar dan bergairah tetapi kedepannya membuat fundamental ekonomii menjadi sakit.

Untuk mencapai kebangkitan ekonomi seluruh anak bangsa juga perlu bekerja  keras. Jika dulu DR Sutomo dan kawan-kawannya berkeling memberikan layanan kesehatan yang gratis bagi rakyat miskin . Dalam kondisi kekinian kita juga perlu bekerja keras agar perekonomian ini bangkit. Para pelajar  dan mahasiswa harus rajin belajar agar tercipta SDM-SDM yang handal. 

Pemerintah harus bekerja keras sebagai pelayan rakyat. Bukan menjadi saudagar yang menggunakan prinsip cost benefit dalam memenuhi kepentingan rakyat.S etiap kebijakan harus pro pada rakyat bukan pro pasar atau pro corporate asing. Pemerintah tidak boleh mendahulukan kepentingan corperate asing dengan dalih meningkatkan investasi. Apalagi mencabut subsidi disaat rakyat masih membutuhkannya

Selain kerja keras kita juga tak boleh melupakan  nilai-nilai kejujuran , Di jaman sekarang ini memang sulit untuk mencari orang yang jujur. Salah satu yang menyebabkan rusaknya sendi perekonomian Indonesia adalah banyaknya ketidakjujuran dan korupsi berjamaan. Tingkat kebocoran dana pembangunan sangat tinggi dan sedikit saja yang dinikmati masyarakat.

Arus ketidakjujuran sudah menggurita hingga keinstitusi-institusi yang seharusnya sebagai penjaga kejujuran itu sendiri. Sepertinya kita memang perlu menerapkan sistem hukum yang tegas dan bersumber dari nilai-nilai Ilahiah untuk  menegakkan kejujuran di negeri ini. Sistem hukum itu juga akan melepaskan jerat dominasi ekonomi asing  yang selama ini sulit kita lepaskan  sejak penjajahan Belanda dulu.